Berita

Kandungan Dalam Negeri Hulu Migas Capai 50 Persen

24 November 2016

Batam–Nilai komitmen pengadaan barang dan jasa di industri hulu migas periode Januari – Oktober 2016 mencapai US$6,23 miliar atau sekitar Rp80,1 triliun. Persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) berdasarkan biaya (cost basis) sebesar 49,9 persen. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan TKDN di industri hulu migas,” kata Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudianto Rimbono saat membuka Forum Supply Demand di Batam, Rabu (23/11). Dia menjelaskan, upaya peningkatan kapasitas nasional pada industri hulu migas perlu dukungan dari Pemerintah. Dicontohkan, payung regulasi yang dapat memberikan keberpihakan dan kepastian pasar bagi pemilik

TENAGA KERJA INDONESIA DOMINASI INDUSTRI HULU MIGAS

5 Oktober 2016

Bandung—Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan komitmennya untuk tetap mengoptimalkan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kegiatan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Selama delapan tahun terakhir, SKK Migas berhasil mempertahankan rasio penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak lebih dari 4%. “Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk mengelola kegiatan industri hulu migas nasional,SKK Migas berkomitmen penuh untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas Nasional dalam bidang Sumber Daya Manusia,“ ujar Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi saat membuka acara Rapat Kerja Komunitas SDM Hulu Migas Nasional SKK Migas – Kontraktor KKS 2016

Implementasi Teknologi Yang Tepat Akan Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Bisnis Hulu Migas

28 September 2016

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menyelenggarakan Workshop Oil and Gas Technology Update, Selasa (27/9). Pelaksanaan workshop bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman personel SKK Migas terkait teknologi dan fasilitas produksi termutakhir dalam bisnis hulu migas. Dengan demikian, SKK Migas dapat memberi solusi tepat untuk membantu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) menjalankan bisnis hulu migas secara efektif dengan biaya yang efisien. “Personel SKK Migas adalah yang mengendalikan dan mengawasi operasi Production Sharing Contract (PSC) untuk eksplorasi maupun eksploitasi migas. Maka SKK Migas harus memiliki knowledge yang kuat di bidang teknologi

Satuan 81 Latihan Amankan Arco Ardjuna Dari Aksi Terorisme

28 September 2016

Jakarta – Akhir pekan lalu, Satuan 81/Penanggulangan Teror (Gultor) yang merupakan satuan Kopassus beranggotakan prajurit terbaik TNI, melaksanakan latihan antisipasi aksi terorisme di Floating Storage Offloading (FSO) Arco Ardjuna sebagai salah satu obyek vital nasional. Latihan antisipasi aksi terorisme yang berlangsung di FSO Arco Ardjuna tersebut sangat tepat sasaran. Komandan Satuan 81 Kolonel (Inf) Tri Budi Utomo mengatakan, pemilihan lokasi FSO Arco Ardjuna sebagai tempat latihan dilatarbelakangi peran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Pertamina Hulu Energi Onshore North West Java (PHE ONWJ) sebagai salah satu pemasok minyak terbesar di Indonesia. FSO Arco Ardjuna, yang dioperasikan sejak tahun 1972, berperan

PHE WMO Luncurkan Anjungan Baru dari Cilegon

23 September 2016

Jakarta – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) meresmikan persiapan peluncuran anjungan (platform) PHE-24 dari Cilegon, Selasa (20/9). Setelah diluncurkan, anjungan PHE-24 akan menempuh 6 hari perjalanan laut untuk ditambatkan di 50 mil lepas pantai Bangkalan, Pulau Madura. Peluncuran anjungan PHE-24 merupakan bagian terintegrasi dari proyek EPCI-1, dan pengembangan lapangan (terintegrasi) PHE-12 dan PHE-24 di Wilayah Kerja (WK) PHE WMO yang berlokasi di sebelah Barat Daya Pulau Madura, Jawa Timur dengan luas area 1.666,26 km2. PHE WMO selanjutnya akan meluncurkan anjungan PHE-12 pada akhir September 2016 dan anjungan deck CPP-2 pada

Penandatanganan Kerja Sama Pengamanan Khusus Operasional ConocoPhillips (Grissik)

23 September 2016

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) ConocoPhillips (Grissik) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) terkait pengamanan khusus operasional ConocoPhilips (Grissik) di Blok Corridor, Selasa (20/9). Pengamanan khusus operasional ConocoPhilips (Grissik) menjadi hal penting yang perlu dilaksanakan karena Blok Corridor sebagai Wilayah Kerja (WK) ConocoPhilips (Grissik) adalah salah satu obyek vital nasional di wilayah hukum Polda Sumsel. Blok Corridor merupakan lapangan potensial untuk meningkatkan target produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional, penyumbang devisa negara dan pemenuhan Anggaran

Industri Hulu Migas Perlu Penyederhanaan Perizinan

22 September 2016

Jakarta – Untuk meningkatkan minat investor berinvestasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, perizinan di di industri ini perlu disederhanakan. Ini disampaikan Kepala Dinas Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi pada talkshow di Radio Sindo Trijaya FM, Rabu (21/9). Dikatakannya, dewasa ini jumlah perizinan yang harus diurus investor untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas masih sangat banyak dan beragam. Berdasarkan catatan SKK Migas, saat ini, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas, investor harus melalui 341 proses perizinan. Dengan demikian, untuk mengurus perizinan dibutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun, yaitu mulai dari tahap mengisi perizinan survei dan proses

MedcoEnergi dan ConocoPhillips Menandatangani Perjanjian Jual Beli PSC South Natuna Sea Block B

21 September 2016

Jakarta – Medco Energi Internasional (MedcoEnergi) menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) untuk mengakuisisi dua anak perusahaan ConocoPhilips (COP), yaitu ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (CIIL) dan ConocoPhillips Singapore Operations Pte. Ltd. (CSOP), Senin (19/9). Melalui SPA yang diharapkan selesai pada kuartal keempat 2016 tersebut, MedcoEnergi akan menguasai 40% kepemilikannya. CIIL adalah operator Production Sharing Contract (PSC) South Natuna Sea Block B (SNSB) dan operator West Natuna Transportation System (WNTS). Sedangkan, CSOP mengoperasikan Onshore Receiving Facility (ORF) di Singapura. Infrastruktur WNTS beserta jaringan pipa gas Malaysia memegang peran penting dalam mengkomersialisasikan temuan-temuan minyak dan gas (migas) dan aktivitas eksplorasi

Pemerintah Susun Peraturan Pengelolaan Migas di Laut Dalam dan Lapangan Marginal

15 September 2016

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan minat investor berinvestasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Langkah ini diimplementasikan melalui penyusunan peraturan mengenai pengelolaan migas di laut dalam dan lapangan marginal. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja saat berdiskusi dengan para awak media di Gedung Migas pasa akhir pekan lalu Wirat mengatakan, penyusunan aturan pengelolaan migas laut dalam ini dilakukan sebagai upaya mendukung pengembangan migas di laut dalam. Beberapa aspek yang sedang dibahas dalam aturan itu, antara lain perpanjangan masa kontrak

Pemerintah Wacanakan Revisi PP No 79 Tahun 2010 Untuk Menggairahkan Minat Investasi Sektor Hulu Migas

15 September 2016

Jakarta – Untuk meningkatkan gairah investasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), Pemerintah melakukan menerapkan strategi. Salah satunya dengan melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Hulu Migas. Beberapa hal yang perlu direvisi dari PP tersebut. Di antaranya, tentang penataan pajak (Pajak Bumi dan Bangunan-PBB dan Pajak Pertambahan Nilai-PPN) dan fiscal. Dalam beberapa kesempatan, Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa revisi tersebut tidak akan bertentangan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebaliknya, justru diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta

Halaman 1 dari 3912345...102030...Akhir »