Berita

Kontraktor KKS MedcoEnergi Tambah Hak Partisipasi di Blok A

3 Mei 2016

Jakarta—Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) nasional PT Medco E&P Malaka (MedcoEnergi) akan menambah hak partisipasi di Blok A, Provinsi Aceh, sebesar 16,6667 %. Demikian disampaikan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk, induk perusahaan MedcoEnergi, dalam siaran persnya, Senin (2/5). Penambahan hak partisipasi ini terjadi setelah MedcoEnergi mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi hak partisipasi Japex Block A Ltd.Penyelesaian transaksi ini menunggu persetujuan dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh. Setelah persetujuan didapatkan, MedcoEnergi yang saat ini menjadi operator blok tersebut akan memiliki 58,3334% hak partisipasi. Saat ini, komposisi pemegang hak partisipasi adalah: MedcoEnergi sebesar 41,6667%; KrisEnergy 41,6666%, dan Japex 16,6667%. CEO MedcoEnergi

Berkontribusi Membesarkan Bangsa Melalui Pendidikan

3 Mei 2016

Ada pepatah, “Jika harus memilih antara ilmu dan harta, maka pilihlah ilmu. Karena ilmu yang tepat bisa melahirkan harta”. Berlandaskan prinsip tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) berkontribusi dalam dunia pendidikan. Sebagai wujud komitmennya, sudah banyak aksi konkret yang dilakukan SKK Migas dan Kontraktor KKS dalam mengembangkan pendidikan di sekitar Wilayah Kerja (WK) Migas. Hal ini dilakukan tanpa melupakan tugas utamanya yaitu melakukan eksplorasi dan produksi migas. Program pendidikan yang dijalankan melalui tanggung jawab sosial (TJS), menjadi salah satu prioritas dibandingkan bidang yang lain. Sebagai

Pemerintah Siapkan Insentif Eksplorasi Migas

27 April 2016

Jakarta—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji sejumlah insentif untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan penemuan cadangan baru. Insentif ini menjadi krusial untuk saat ini mengingat kegiatan eksplorasi ikut terkena dampak penurunan harga minyak global. “Kita harus melakukan sesuatu. Kalau eksplorasinya dilakukan dengan business as usual, ya turun terus produksinya,” ujar Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja sebagaimana dikutip oleh website resmi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Selasa (26/4). Salah satu insentif yang sedang dikaji adalah memberikan perpanjangan masa eksplorasi migas. Misalnya, masa eksplorasi yang semula dibatasi enam tahun,

SKK Migas Kenalkan Sistem AFE Manager

22 April 2016

Jakarta—Dalam rangka mempercepat proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan Authorization for Expenditure (AFE), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan meluncurkan sistem berbasis web bernama AFE Manager. Sistem ini ditargetkan mulai aktif dari 1 Agustus 2016. AFE adalah otorisasi pembiayaan rencana kerja dan anggaran atas kegiatan yang berbasis proyek yang diberikan oleh SKK Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) berdasarkan hasil evaluasi teknis dan biaya. Prosedur ini diperlukan untuk memastikan bahwa program kerja yang direalisasikan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui. Selama ini proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan AFE ini dilakukan

CIVD AKAN SEGERA DIIKUTI OLEH SELURUH INDUSTRI HULU MIGAS

19 April 2016

Jakarta—Seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) akan segera tergabung dalam Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaaan. Ini disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dalam acara town hall meeting SKK Migas dengan Kontraktor KKS, Senin (18/2). “Saat ini CIVD sudah diikuti oleh 14 Kontraktor KKS. Kita berharap dalam beberapa bulan ke depan, seluruh Kontraktor KKS akan tergabung dalam CIVD,” ujar Amien. CIVD merupakan media sentralisasi pangkalan data (database) rekanan (vendor) Kontraktor KKS yang terintegrasi dan berbasis jaringan. Amien mengatakan CIVD ini menjadi

Amandemen PJBG BP Berau dan PLN Tingkatkan Penerimaan Negara US$7,9 Miliar

18 April 2016

Jakarta– Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) BP Berau dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang ditandatangani pekan lalu akan meningkatkan pendapatan negara sebesar US$7,9 miliar dalam 15 tahun. Hal ini diberitakan oleh website Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (18/4). “Ini (nilainya) cukup besar. Alhamdulillah kita bisa menyepakati itu dan memformalkan kesepakatan ini,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jumat (15/4), Kontraktor KKS BP Berau telah menandatangani amandemen PJBG tahun 2014 untuk mengamankan pasokan gas bagi pembangkit listrik PLN dalam jangka panjang.

Kontraktor KKS BP Berau Pasok Gas ke PLN

16 April 2016

Jakarta—Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) BP Berau telah menandatangani amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT PLN (Persero), Jumat (15/4). Amandemen kontrak tahun 2014 ini bertujuan untuk mengamankan pasokan gas bagi pembangkit listrik PLN dalam jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan amandemen kontrak ini akan mengamankan pasokan gas untuk pembangkit Arun (184 megawatt); pembangkit Belawan (800 megawatt); 2 blok pada pembangkit Muara Karang (1.300 megawatt); dan 3 blok pada pembangkit Tanjung Priok (2.000 megawatt). Keandalan dan kepastian pasokan bahan bakar gas bagi pembangkit listrik memerlukan tindakan cepat. Jangan sampai terjadi defisit,” ujar

Pemerintah Selenggarakan Diklat ESDM Bagi Masyarakat Maluku

16 April 2016

Jakarta— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mulai menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis bidang energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat Maluku. Ini merupakan bagian dari program untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi pengembangan Blok Masela di provinsi tersebut. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang meminta supaya proyek pembangunan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Blok Masela menggunakan tenaga kerja dari Provinsi Maluku. “Proyek Masela akan dibangun 8 tahun lagi. masih cukup waktu bagi kita untuk menyiapkan SDM Maluku. Kita harus menyiapkan SDM lebih

SKK Migas Dukung Penuh BPMA

14 April 2016

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung penuh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya selama belum tersedianya perangkat pendukung organisasi. Dukungan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama tentang Dukungan Ketenagakerjaan dan Sistem Manajemen Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kewenangan Aceh. Surat ditandatangani Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Kepala BPMA, Marzuki Daham di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (13/4). “Hal ini sejalan dengan ekspektasi Pemerintah agar BPMA segera melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali kegiatan hulu migas

Menteri ESDM Lantik Kepala BPMA

11 April 2016

Jakarta—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said telah melantik Marzuki Daham sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Senin (11/4). Pelantikan ini menjadi titik awal terbentuknya BPMA yang diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Provinsi Aceh. Kehadiran BPMA merupakan amanat dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 160 undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam migas yang berada di wilayah darat dan laut Aceh. Untuk melakukan pengelolaan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. Peraturan pelaksana

Halaman 1 dari 3212345...102030...Akhir »