News

SKK Migas Gandeng BPN Percepat Pengadaan Tanah

26 April 2013

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat pensertifikatan dan penanganan permasalahan tanah aset negara di sektor hulu migas. Nota kesepahaman ditandatangani Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dan Kepala BPN, Hendarman Supandji di kantor BPN, Jakarta, Jumat (26/4).

Nota kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dengan cara memberikan prioritas pelayanan pada pelaksanaan pensertifikatan dan penanganan permasalahan tanah yang dikelola oleh SKK Migas di seluruh Indonesia. Alasannya, industri hulu migas merupakan kegiatan strategis untuk kepentingan nasional. “Kami mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan percepatan pensertifikatan tanah di industri hulu migas,” kata Hendarman.

BPN akan melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan tindakan lainnya dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini. “Termasuk melaksanakan penanganan permasalahan tanah sektor hulu migas sesuai dengan kewenangan,” katanya.

Di sisi lain, SKK Migas akan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang dimohonkan pensertifikatannya. Persyaratan sertifikatan mesti disiapkan dan dilengkapi. Selain itu, permasalahan aset tanah yang muncul dikoordinasikan dengan BPN. “Masih banyak kegiatan hulu migas yang terhambat pengadaan tanah. Kesepakatan ini diharapkan menjadi salah satu solusi,” kata Rudi.

Dia menjelaskan, tahun ini telah dicanangkan sebagai tahun pengeboran. Sekitar 1.178 sumur pengembangan dan 258 sumur eksplorasi direncanakan dibor tahun ini. Kegiatan pengeboran tersebut sebagian besar berada di daratan. Oleh karena itu, membutuhkan pengadaan tanah. Sebagai informasi, seluruh tanah yang dibebaskan dalam kegiatan industri hulu migas menjadi aset Negara. Tanah tersebut dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) Migas dengan pengawasan dan pengendalian SKK Migas.

Dengan euphoria otonomi daerah, jumlah Kontraktor KKS migas yang semakin banyak, dan meningkatnya penduduk, membuat proses pengadaan lahan semakin sulit. Permasalahan ketidaktersediaan lahan telah menjadi salah satu faktor tertundanya kegiatan pengeboran. “Dukungan BPN sangat diperlukan agar Pengadaan tanah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rudi. (ACU)

Chairman of SKK Migas, Rudi Rubiandini (left) is presenting the MoU to the Chairman of BPN, Hendarman Supandji (right).