Giat Dukungan Perizinan oleh Kantor Perwakilan Pamalu, untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur PB, terkait IPPKH.

Perwakilan Papua & Maluku

Tue, 19 February 2019 16:00 David Pratama

Home Berita

Sorong, 19 Febuari 2019 - Giat Dukungan Perizinan oleh Kantor Perwakilan Pamalu, untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur PB, terkait IPPKH.

SKK Migas - GOKPL menginisiasi pembahasan awal Pelaksanaan Koordinasi dengan fungsi teknis PemProv PB, untuk mengakselerasi diterbitkannya Rekomendasi Gubernur PB terkait IPPKH Kegiatan Eksplorasi yang telah habis masa berlakunya dan usulan baru IPPKH Eksploitasi Pengembangan Lapangan Asap Kido dan Merah (AKM) KKKS Genting Oil Kasuri.


Kegiatan yang dilakukan adalah bagian dari rencana Pre Survey yang akan dilakukan oleh Tim Kehutanan Propinsi Papua Barat, bersama dengan Kabupaten Bintuni dan Fakfak. SKK Migas menyampaikan bahwa dukungan dan sinergi antar dinas teknis propinsi Papua Barat, didalam mendukung percepatan perolehan izin izin untuk rencana pengembangan lapangan AKM, sangat dibutuhkan, karena manfaat pengembangan AKM langsung dirasakan oleh Propinsi PB, karena 100% pemanfaatannya untuk tanah papua. Serta manfaat lainnya adalah keikutsertaan PI 10% oleh BUMD.
Juga disampaikan bahwa Dokumen usulan pengurusan ijin IPPKH ekplorasi lanjutan dan IPPKH ekplorasi sudah dimajukan oleh SKK Migas GOKPL melalui kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua Barat. Sehingga diharapkan koordinasi antar dinas pemprov lebih diharapkan dapat terlaksana perizinannya Sesuai Tata Waktu yg berlaku dan bisa dicontoh penerapannya bagi rencana hilir petrokimia bintuni didalam memperoleh izin izin serupa, nantinya.


Sebagai informasi, Proses pengadaan tanah utk pengembangan BLok Kasuri mengharuskan adanya 3 jalur upaya pegadaannya yaitu IPPKH, proses APL dan pengadaan tanah milik masyarakat dan Adat sesuai UU no 2 tahun 2012. Terkait maraknya klaim/tuntutan masyarakat adat di WK Migas, dimana pada kenyataannya berada dikawasan hutan Pemerintah. Diharapkan dalam hasil kajian teknis Pre Survey untuk bahan pertimbangan rekomendasi Gubernur, nantinya telah dapat mencantumkan secara spesif wilayah-wilayah hak adat dan ulayat masyarakat adat, yang telah atau akan diakui oleh Gubernur perlu diakui kepemilikan hak adat & ulayatnya.
7. Saat ini SKK Migas dan GOKPL sedang memfinalisasi dokumen pengadaan tanah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan segala aspek jalur yang akan digunakan, yang nantinya bisa disampaikan kepada gubernur Papua Barat


Kepala dinas kehutanan Provinsi Papua Barat dalam sambutannya menyapaikan SKK Migas dan GOKPL harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dikatakannya kerja Sama, Sinergi dan Koordinasi perlu dilakukan supaya dapat berjalan dengan baik karena kelanjutannya ada hubungan dgn petrokimia. Kepala Dinas Kehutanan mengingatkan agar untuk pengadaan tanah yang dilanjutkan dengan sertifikasi harus clear and clean.



Salam Sinergi.
Perwakilan PAMALU

Top