Mengurai Kisruh Gas Untuk Pabrik Pupuk "Harga Gas Tiung Biru Bisa Lebih Murah dari Harga Gas MDA-MBH

Fri, 05 July 2013 12:51 David Pratama

Home Berita

Pengalihan alokasi gas bumi PT Petrokimia Gresik (PKG) menuai polemik. Muncul anggapan ada kerugian negara dari keputusan tersebut. Seperti apa kronologis proses pengalokasian gas untuk PKG itu? Benarkah keputusan itu diambil secara tiba-tiba? Untuk menjawab hal tersebut, berikut petikan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini:

Industri hulu migas dianggap tidak berpihak kepada domestik, khususnya pabrik pupuk?

Jika dianggap tidak berpihak kepada domestik, kenapa alokasi gas ke dalam negeri naik terus setiap tahun. Saat ini, jatah gas untuk domestik mendekati 49 persen dari total produksi. Jumlah ini naik signifikan ketimbang 10 tahun lalu di mana pasokan ke domestik tidak lebih dari 10 persen. Alokasi untuk domestik ini buat siapa? Jika dirunut berdasarkan besaran, alokasi terbanyak untuk industri, kemudian kelistrikan, pupuk, terakhir baru untuk peningkatan lifting.

Khusus untuk pupuk, alokasi yang ada saat ini untuk memenuhi total 12 kontrak yang sudah berjalan dengan volume kontrak sebesar 743 Bbtud (billion british thermal unit per hari). Ke depan, telah direncanakan tambahan kontrak untuk lima pabrik pupuk yang akan dikembangkan, yaitu Pupuk Kaltim-5, PKG-2, Pupuk Sriwijaya-IIB dan IIIB, serta Pupuk Kujang-IC. Saat ini, telah ditandatangani satu kontrak PJBG (perjanjian jual beli gas bumi) untuk revitalisasi pabrik Kaltim-5. Empat lainnya masih proses pembahasan kontrak. Tiga diantaranya sudah ditetapkan alokasi gasnya, satu pabrik masih dalam evaluasi. Jadi, concern kami untuk perkembangan pabrik pupuk sangat serius. Tidak hanya pupuk, sektor hulu migas ini harus memenuhi kebutuhan listrik dan industri yang terus meningkat. Jadi betapa tidak bersyukurnya bila masih terus menghujat bahwa industri hulu migas tidak berpihak pada industri domestik, khususnya pabrik Pupuk, malah pernyataan yang berkembang lebih ke arah fitnah dan menebar kebohongan publik.

Permintaan harga gas yang tinggi sering menjadi masalah untuk pembeli domestik?

Harga gas bumi dari satu sumber dengan sumber lainnya selalu bisa berbeda. Ini tergantung dari "medan" yang dihadapi di setiap lapangan gas yang bersangkutan. Kegiatan di darat atau laut, berapa kedalaman reservoir, besar atau kecil cadangan, akses dan lokasi apakah remote atau sudah ada infrastruktur. Semua ini berpengaruh pada nilai keekonomian lapangan yang membuat harga gas setiap lapangan menjadi berbeda. Hal ini harus dipahami oleh pengguna gas. Tidak mungkin industri hulu migas menjual gas di bawah harga keekonomian. Ini tentu akan merugikan, baik Negara maupun investor. Jika tidak ekonomis, tentu membuat proyek itu tidak berjalan, dan akhirnya tidak akan ada gas yang mengalir yang bisa dimanfaatkan.

Saat ini, harga rata-rata gas ekspor melalui pipa sebesar US$ 15,6 per MMbtu (million british thermal unit). Untuk LNG sebesar US$ 14,5 per MMbtu. Sedangkan rata-rata harga gas domestik sekitar US$ 5,8 per MMbtu. Ini berarti, secara tidak langsung, industri hulu migas memberi subsidi langsung kepada industri, pupuk, dan kelistrikan. Jumlahnya per tahun mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, hal ini belum diapresiasi karena pasokan harga gas domestik murah dianggap merupakan kewajiban. Padahal, dari segi bisnis industri hulu migas harga gas domestik murah tersebut adalah memberikan subsidi bagi industri lain.

Belakangan muncul kisruh pengalihan gas Husky dari PKG ke pembangkit listrik?

Gas untuk PKG (PT Petro Kimia Gresik) sudah disiapkan sejak tahun 2009. Telah ada MoA (memorandum of agreement) antara PKG dengan MCL (Mobil Cepu Ltd), Pertamina EP, dan pemegang interest lainnya yang menyatakan pasokan berasal dari lapangan Jambaran Tiung Biru, Blok Cepu dipakai untuk memenuhi kebutuhan PKG.

Proses negosiasi sudah berjalan. Namun tiba-tiba pada akhir tahun 2012 ada keputusan pemenuhan PKG berasal dari Lapangan MDA-MBH yang dikelola Husky-CNOOC Madura Ltd. (HCML), dari Dirjen Migas. Januari 2013, Kepala SK Migas memutuskan mengembalikan alokasi gas untuk PKG kembali dari Tiung Biru.

Tapi harga gas yang lebih murah dari HCML dianggap berpotensi membuat kerugian Negara. Tanggapan?

Harga sebenarnya belum final, karena belum ada PJBG. US$ 6,5 per MMbtu itu estimasi harga terendah. Dengan eskalasi naik tiga persen per tahun, artinya rata-rata harga gas sekitar US$ 7,4 MMbtu. SKK Migas masih melakukan evaluasi. Karena dengan harga tersebut, cost recovery yang diajukan HCML masih di atas 35 persen dari penerimaan kotor. Padahal, kami memiliki pakem cost recovery paling tinggi adalah 35 persen. Apabila cost recovery diubah menjadi 35 persen , maka harga gas akan berkisar US$ 7,4 per MMbtu. Dengan eskalasi kenaikan tiga persen, berarti rata-rata harga gas menjadi US$ 8,8 per MMbtu. Jadi harga gas dari Husky akan berkisar US$7,4 per MMbtu hingga US$8,8 per Mmbtu.

Sementara itu, harga gas Tiung Biru berdasarkan perhitungan pihak pengelola diajukan US$ 8 per MMbtu. Meski POD (rencana pengembangan lapangan) sudah disetujui, SKK Migas beranggapan harga tersebut masih terlalu tinggi. Jadi harga gas Tiung Biru masih dikaji ulang untuk diturunkan. Belum selesai evaluasinya oleh pihak SKK Migas bersama KKKS. Sehingga tidak benar sama sekali kalau alokasi gas untuk pupuk PKG dari Tiung Biru akan merugikan negara karena bisa jadi harga gas dari Tiung Biru lebih murah dibanding dari HCML.

Apa pertimbangan alokasi gas PKG berasal dari Tiung Biru?

Ada beberapa pertimbangan. Dengan produksi 85 Bbtud, gas dari HCML bertahan hanya selama 9 tahun. Jumlah produksi ini setara dengan satu train pabrik pupuk saja. Sedangkan Gas dari Tiung Biru produksinya mencapai 185 Bbtud dengan jangka waktu pasokan selama 17 tahun. Jadi bisa memasok dua train pabrik pupuk dengan jangka waktu dua kali lipat lebih lama.

Dari sisi infrastruktur Tiung Biru juga lebih mendukung. HCML harus menggunakan pipa yang sudah dibangun oleh pihak ketiga. Tetapi kehandalannya masih belum bisa dipastikan mengingat umurnya sudah 19 tahun tetapi belum dilakukan pigging (pengukuran kualitas pipa). Sedangkan pasokan gas dari Tiung Biru bisa secara bersamaan melalui pipa gas yang akan dibangun dari Gresik ke Semarang milik Pertagas. Jadi tinggal membangun jaringan pipa tambahan yang tidak terlalu jauh dari Cepu ke pipa tersebut.

Ditilik dari distribusi gas secara nasional, jika Tiung Biru dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan PKG, gas dari HCML bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sentra industri Banyuwangi, Jawa Timur, dan kelistrikan di Bali. Selama ini, pembangkit listrik di Bali masih menggunakan BBM (bahan bakar minyak). Setidaknya Rp 4 triliun dihabiskan untuk belanja BBM. Jika BBM beralih menjadi gas, akan terjadi penghematan dari pengurangan subsidi yang cukup besar yaitu sebesar Rp4 triliun per tahun. Jadi ketika alokasi gas PKG dikembalikan ke Tiung Biru, tidak ada unsur kerugian Negara. Malah membuat Negara lebih hemat. Yang perlu juga dipertimbangkan, apabila gas HCML untuk PKG, pasar gas Tiung Biru menjadi nihil. Jadi perlu dicarikan lagi pangsa pasarnya. Terlepas dari itu semua, belum ada keputusan final terkait alokasi gas untuk PKG-2. Pada akhirnya, keputusan ada di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). SKK Migas siap menjalankan apapun keputusannya.***

Top