SKK Migas Minta Perusahaan Migas Tingkatkan Pengawasan Internal

Thu, 27 June 2013 12:48 David Pratama

Home Berita

Yogyakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta perusahaan-perusahaan migas meningkatkan pengawasan pembukuan internal. Hal ini supaya tidak ada lagi temuan-temuan yang berulang dari eksternal auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah temuan audit," kata Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko saat membuka Forum Auditor Migas Indonesia di Yogyakarta, Kamis (27/6).

Untuk itu, kata dia, diperlukan adanya sistem dan pembenahan administrasi terhadap kegiatan internal audit, termasuk monitoring temuan audit dan tindak lanjutnya. Widjonarko meminta temuan yang belum ditindaklanjuti oleh kontraktor KKS segera diselesaikan. "Auditor internal berperan penting mengawal ini," katanya.

Idealnya, internal audit merupakan unit sentral dari organisasi yang menjadi mitra manajemen sebagai penggerak organisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah, meningkatkan operasi, dan membantu mencapai tujuan. SKK Migas menyadari peran strategis ini dengan menempatkan pengawas internal pada posisi independen dan setingkat deputi. Namun, eksistensi internal audit di Kontraktor KKS masih beragam. Beberapa kontraktor sudah memiliki unit yang cukup mapan, di sisi lain masih ada kontraktor yang menitipkan internal audit kepada fungsi lainnya.

"Pimpinan kontraktor KKS mesti mendukung keberadaan internal audit dengan menempatkan langsung di bawah pimpinan tertinggi," kata Widjonarko.

Kepala Pengawas Internal, SKK Migas, Priyo Widodo menambahkan, adanya peran internal audit membuat pembenahan good governance sudah disiapkan sejak audit internal dilaksanakan. Mengingat industri migas merupakan salah satu penopang penerimaan negara, internal audit yang optimal tidak hanya memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi, tapi kepada negara.

"Salah satunya, berpartisipasi dalam memitigasi potensi terjadinya risiko yang akan mengganggu pencapaian target produksi 2013,," kata dia. Seperti diketahui, dalam APBN-P 2013, ditetapkan target lifting minyak sebesar 840.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1,23 juta barel ekuivalen minyak per hari.

Kegiatan selama dua hari tersebut dihadiri lebih dari 110 peserta dari SKK Migas dan perwakilan kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS). Hadir sebagai narasumber antara lain, Auditor Utama 7, BPK, Abdul Latief, Plt Auditor Utama 2, BPK, I Gede Kastawa, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Elman Ritonga, dan Deputi III, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Agung Hardjono. (ACU)

Top