SKK MIGAS PERWAKILAN JABAMANUSA ADAKAN RAPAT BERKALA

Mon, 30 September 2013 14:16 David Pratama

Home Berita

SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara (Jabamanusa) dan KKKS bersama Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara melakukan rapat berkala 25-26 September 2013 di Bandung. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Bojonegoro Drs H. Suyoto Msi, Bupati Gresik Dr H. Sambari Halim Radianto MM, Bupati Sampang KH. Fanan Hasib, dan Bupati Sidoarjo H. Syaiful Illah SH MHum bersama jajaran SKPD se-Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara.
Pertemuan tahunan ini dibuka oleh Kepala Divisi Humas SKK Migas Elan Biantoro dengan mengagendakan pembahasan aspek-aspek perizinan kegiatan hulu migas di wilayah darat maupun laut dan masalah-masalah pembebasan tanah. Hadir sebagai narasumber dari Kementrian ESDM, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, SKK Migas, Bupati Bojonegoro, dan Badan Pertanahan Nasional.

Ada beberapa rumusan yang dihasilkan dalam pertemuan tahunan itu. Pertama, mekanisme perizinan fasilitas produksi kegiatan industri hulu migas lepas pantai kaitannya dengan peran pemerintah daerah baik kabupaten/kota atau provinsi. Kedua, peran pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan kegiatan hulu dan hilir migas dalam rangka ketersediaan migas secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Ketiga, agenda utama dalam sektor industri hulu migas yang memerlukan dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah adalah pembangunan fasilitas infrastruktur penunjang, seperti, fasilitas platform, kapal penunjang (FPSO/FPO/MOPU), jaringan pipa, penyusunan regulasi, dan kebijakan pendukung. Keempat, kewenangan pemerintah daerah dalam alur perizinan kegiatan industri hulu migas di darat.

Kelima, perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, terutama dalam sektor hulu migas. Keenam, pengadaan tanah untuk kepentingan industri hulu migas berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, yang berisi tentang pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yg meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Ketujuh, mekanisme pengadaan tanah untuk industri hulu migas sesuai pedoman tata kerja SKK Migas.

Salah satu sesi yang menarik adalah diskusi panel Bupati Bojonegoro Drs H. Suyoto, MSi dan Penasehat Ahli Bidang Pemerintahan Kepala SKK Migas Cornelia Oentarti. Kedua panelis mengupas serta menyampaikan materi mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam alur perizinan kegiatan usaha hulu migas.
Cornelia menyampaikan pranata aturan dan mekanisme distribusi kewenangan dalam kaitannya dengan pemberian izin. Sedangkan Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto Msi menyampaikan materi yang lebih tepat disebut sharing sessioncommon practice dari implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan tata laksana kegiatan usaha hulu migas di daerah.

Dalam realitasnya didapati bahwa tidak mudah untuk men-sinkronisasikan antara aspirasi masyarakat dalam keterbatasan pengetahuan dengan tuntutan keniscayaan industri hulu migas. Secara umum dapat ditarik beberapa benang merah dalam sesi ini. Di antaranya, industri hulu migas dalam kerangka NKRI adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga harus dikomunikasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Disadari bahwa transparansi, dialog, dan komunikasi yang intensif adalah salah satu faktor utama yang dapat mendukung kelancaran, kesuksesan industri migas, dan telah menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan produksi migas nasional menjadi agenda utama. Dengan demikian, perlu dukungan seluruh sektor di pemerintahan dalam semua tingkatan.

Dalam forum ini wakil pemerintah daerah yang dihadiri oleh bupati dan jajaran SKPD menyuarakan beberapa hal. Pertama, pemberitaan miring yang terjadi pada akhir-akhir ini tidak boleh menghentikan semangat mengakselerasi produksi migas.

Kedua, di tengah-tengah upaya penyusunan UU baru dan pembangunan kredibilitas pelaksana, maka semua pihak, termasuk pemda, yang saat ini sedang mengawal eksplorasi dan eksploitasi tetap fokus pada upaya akselerasi pencapaian target produksi.
Ketiga, industri hulu migas adalah industri strategis untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peranan semua pihak sangat diharapkan bisa mendukung industri itu.
Selamatkan industri migas. Semangat pertemuan Bandung itulah yang menggelora dalam rapat berkala 2013, antara pemerintah daerah dengan kontraktor, dan SKK Migas. (Ian)

Top