SKK Migas Selenggarakan Workshop One Door Service Policy

Kantor Pusat Jakarta

Thu, 12 December 2019 08:12 David Pratama

Home Berita

Perizinan saat ini masih merupakan salah satu hambatan investasi di Indonesia. Pemerintah telah memangkas dan menyederhanakan berbagai perizinan, termasuk untuk sektor hulu migas. Sejalan dengan program Pemerintah, dalam rangka mempercepat realisasi proyek-proyek Hulu Migas, dalam rangka menyelesaikan hambatan perizinan, maka SKK Migas menyelengarakan program One Door Service Policy (ODSP) sebagai salah satu 5 (lima) pilar transformasi SKK Migas. Dalam rangka implementasi program tersebut, SKK Migas menyelenggarakan workshop PIC One Door Service Policy yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 di City Plaza yang dihadiri sekitar 80 orang peserta dari fungsi SKK Migas yang terkait dan perwakilan setiap Kontraktor KKS. ODSP adalah salah satu transformasi SKK Migas untuk mengurai permasalahan yang terkait dengan perizinan serta mempercepat proses perizinan. Inisiatif dalam rangka percepatan proses perizinan dapat berasal dari SKK Migas atau dari Kontraktor KKS.

Dalam paparannya, Kepala DivisiFormalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi menyampaikan melalui “One Door Service Policy”, diantara kita SKK Migas ataupun Kontraktor KKS tidak bisa sembunyi dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Melalui inisiatif dari setiap pihak, maka pihak lain yang lalai atau menjadi bottleneck akan ketahuan. “Semisal, jika dahulu Kontraktor KKS yang telah disetujui W,PnB namun tidak mengurus perizinan, saat itu SKK Migas pada posisi menunggu. Saat ini dengan penerapan ODSP, maka SKK Migas akan proaktif mengingatkan dan bahkan mendatangi kantor Kontraktor KKS untuk mendorong perizinan segera diurus. Jadi diantara kita, SKK Migas dan Kontraktor KKS akan saling mengawasi dan tidak bisa sembunyi”, kata Didik Sasono.

Layanan ODSP terdiri atas 4 kelompok kerja (Pokja), yang masing-masing Pokja akan beranggotakan personil dari SKK Migas berdasarkan fungsi kerja terkait dan perwakilan dari Kontraktor KKS. Pokja tersebut adalah :

1.Pokja Perizinan I: Lahan dan Tata Ruang

2.Pokja Perizinan II: Lingkungan, Keselamatan dan Keamanan

3.Pokja Perizinan III: Penggunaan Sumber Daya dan Infrastruktur Lainnya

4.Pokja Perizinan IV: Penggunaan Material dan Sumber Daya dari Luar Negeri

PIC Perwakilan Kontraktor KKS yang menjadi anggotaODSP menjadi liason officer (LO) untuk mengetahui rencana kerja dari Kontraktor KKS, kemudian LO tersebut mengkomunikasikannya ke SKK Migas sehingga kebutuhan setiap Kontraktor KKS dapat di identifikasi dan di dukung pemenuhannya oleh SKK Migas. ODSP dapat berfungsi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi PIC perwakilan Kontraktor KKS melalui forum sharing, pelatihan dan lainnya.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher menyampaikan, bahwa upaya masif SKK Migas untuk menggenjot kegiatan eksplorasi dalam rangka meningkatkan cadangan hulu migas, serta kegiatan eksploitasi dalam rangka meningkatkan kembali produksi migas nasional, maka hambatan proyek yang disebabkan perizinan harus tidak terjadi lagi. One Door Service Policy adalah jawaban SKK Migas atas hambatan perizinan yang selama ini terjadi dan menghambat pelaksanaan proyek hulu migas.

Untuk meraih kembali Visi bersama mewujudkan target 1 juta barrel oil per day, SKK Migas saat ini sedang melakukan transformasi yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu :

1.Clear Vision

2.Smart Organization

3.One Door Service Policy

4.Commercialization

5.Digitalization

Top