SKK Migas Tingkatkan Pengawasan Produksi

Mon, 25 March 2013 11:08 David Pratama

Home Berita

Bandung – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berupaya meningkatkan pengawasan produksi migas, salah satunya melalui penerapan teknologi informasi. Pada akhir tahun 2012, tercatat 90 persen produksi migas telah diterima secara manual dari daerah operasi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia ke kantor SKK Migas.

"Jumlah tersebut berasal dari mayoritas KKKS produksi migas di Indonesia," kata Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan saat Rapat Kerja Teknologi dan Komunikasi di Bandung, Senin (25/3). Rapat kerja dibuka Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo.

Dalam sambutannya, Susilo mengatakan, pemerintah berharap penyediaan data di lingkungan SKK Migas dan kontraktor dapat transparan, terintegrasi, akurat dan mudah terakses bagi yang berkepentingan, dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. "Data yang dimaksud khususnya terkait produksi, lifting, dan pengeboran," katanya.

Dia menjelaskan, dalam proses pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas, masih banyak tantangan yang dihadapi SKK Migas dan kontraktor. Misalnya, keterbatasan tools untuk membantu proses administrasi, manajemen dan pengolahan data produksi dan eksplorasi, monitoring cost recovery, penyelarasan proses bisnis dan masih banyak tantangan lainnya.

Menurutnya, penerapan teknologi informasi yang tepat guna dapat membantu menjawab tantangan tersebut. "Penyediaan data menjadi lebih cepat, akurat, transparan dan terintegrasi," kata Susilo. Langkah ini juga akan membantu pengambilan keputusan. "Kecepatan pengambilan keputusan diperlukan mengingat jumlah uang yang beredar di sektor strategis ini," katanya

Otomatisasi proses administrasi juga dapat membantu pengajuan perencanaan dan pelaporan keuangan lebih cepat dan efektif. Imbasnya, dicapai proses kegiatan yang efisien yang langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi pembebanan biaya cost recovery pada negara.

Muliawan menambahkan, sejak tahun 2012 SKK Migas telah mengembangkan beberapa sistem teknologi informasi dan komunikasi. Diantaranya, monitoring pengeboran, monitoring pergerakan kapal operasional KKKS, dan otorisasi pengeluaran (authorization for expenditure/AFE) secara on line. Di tahun 2013, SKK Migas merencanakan membuat sistem rencana program dan anggaran (work program and budget/WP&B), sistem operasi terpadu (SOT) aset manajemen, SOT laporan keuangan KKKS yang akan di-update setiap tiga bulan, serta koneksi antara SKK Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. "Termasuk penambahan kontraktor yang masuk kedalam SOT monitoring produksi," katanya.

Dia menjelaskan, SKK Migas memerlukan data lapangan real time dari kontraktor untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian. Saat ini SKK Migas memiliki sistem informasi operasi (SIO) yang telah dimanfaatkan oleh seluruh kontraktor produksi untuk melaporkan jumlah produksi harian dari lapangan minyak dan gas masing-masing. Kedepannya akan dikembangkan SOT untuk monitoring produksi migas in time yang secara langsung ter-update dari hydrocarbon accounting system milik kontraktor. Adapun data tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaporan SKK Migas kepada para stakeholders. (GAL)

Top